BRTI Godok Aturan Aktivitas ‘SMS’ Marketing Operator Selular

J akarta, Selular. ID – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang mengatur ketetapan soal aturan aktivitas permohonan operator selular, termasuk kegiatan marketing di dalamnya melalui layanan suruhan singkat short message service (SMS).

Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna Murti menjelaskan pada Selular. ID jika pembahasan materi barang penyusunan ketentuan yang terkait dengan SMS penawaran/marketing dari operator seluler baru didiskusikan dengan operator Minggu lalu.

“Saat ini kami sedang menunggui masukan tertulis dari para operator seluler terhadap materi muatan itu. Setelah kami menerima masukan, maka akan dibahas dulu internal BRTI/Kominfo. Selanjutnya kami akan undang sedang para operator seluler. Target penyelesaiannya belum ditentukan, namun diharapkan menyesatkan lambat akhir tahun 2020 sudah dapat ditetapkan pengaturannya, ” perkataan Ketut.

Baca serupa: BRTI: Registrasi SIM Card, Akan Menerapkan Otentikasi Biometrik

Inti dari materi muatan penggolongan SMS penawaran/marketing oleh operator seluler ini untuk memperkuat hak konsumen, sehingga Anda dapat menolak ataupun menerima pengiriman SMS penawaran/marketing tersebut. “Jika pelanggan menolak untuk dikirim SMS tersebut, maka operator seluler dilarang untuk mengirimkannya kembali SMS penawaran/marketing itu, ” sambungnya.

Kemudian ketetapan tersebut hanya memperbolehkan paling banyak dua perintah singkat untuk setiap jenis penawaran yang diberikan kepada masyarakat. Transmisi pesan hanya dilakukan pada memukul 08. 00 – 17. 00 WIB

Tak dipungkiri hampir seluruh konsumen selular jelas pernah mendapat SMS penawaran lantaran operator, misalnya pengisian pulsa, promo dan nada sambung pribadi (NSP), maupun dari pihak ketiga dengan berisi penawaran produk, bahkan apabila pelanggan masuk ke area tertentu misalnya pusat perbelanjaan langsung banyak masuk SMS Penawaran.

Seharusnya jika merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) prosedur penawaran tidak sedemikian bebas, pada Pasal 26 Ayat 1 dengan tegas menyebut; ‘ penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas pengesahan Orang yang bersangkutan

Ayat 2-nya berbunyi ‘ Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini’

Baca juga: Kominfo Siapkan Peraturan Menteri Untuk Blokir Sosial Jalan

Kendati begitu Ketut mencertikana bahwa pihaknya belum mengetahui volume SMS penawaran/marketing sebab operator seluler. Data yang terekam BRTI soal SMS hanya mencakup permintaan pemblokiran nomor ponsel yang diindikasikan penipuan.

Sementara itu ketentuan yang masih digodok ini juga semakin memperkuat keyakinan hak konsumen atas arus informasi selular yang diterimanya. Untuk SMS spam yang diindikasikan penipuan, BRTI di tahun 2018 telah menetapkan ketetapan nomor 4 tahun 2018 yang pada prinsipnya akan memblokir SMS penipuan tersebut. Pelanggan diminta untuk memfoto SMS yang diindikasikan penipuan, mengirimkannya ke twitter @aduanbrti atau ke layanan. kominfo. go. id .

“Nanti nomor ponsel pengirim SMS hendak langsung diblokir dalam waktu 1×24 jam. Sedangkan untuk SMS permohonan pinjaman uang online/fintech, kami masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan mekanisme pemblokiran nomor ponsel pengirim SMS penawaran pinjaman online yang illegal, ” tandas Ketut.