Catatan Akhir 2020: Menunggu Langkah Kasar Pemerintah Terhadap Operator BWA Tertinggal

Jakarta, Selular. ID – Kemenkominfo telah melelang pita frekuensi radio 2, 3 GHz selebar 30 Ghz. Frekwensi yang disebut-sebut sanggup digunakan untuk menggelar jaringan 5G itu, sebelumnya dihuni oleh 3 operator Broadband Wireless Access (BWA) atau WiMAX. Masing-masing First Jalan (Sitra), Internux (Bolt) serta Jasnita Telekomindo.

Namun pemerintah telah mencabut persetujuan frekuensi ke tiga operator BWA itu pada Desember 2018 berantakan, karena lalai dalam melunasi BHP yang sudah menjadi kewajiban pemangku jaringan. Meski sempat menimbulkan kontroversi, Kominfo memutuskan tidak memperpanjang lisensi dan mengalihkannya kepada operator selular (GSM).

Dari hasil lelang tersebut, tiga operator yaitu Telkomsel, Smartfren dan Tri Indonesia, didaulat sebagai pemenang. Smartfren mendapatkan bagian blok A yang tersebar dalam delapan wilayah. Tri mendapat periode blok C yang tersebar dalam sembilan wilayah. Sementara satu kelompok lainnya (Blok B) dimiliki oleh Telkomsel. Masing-masing operator mendapatkan alokasi sebesar 10 Mhz.

Lantas, berapa nilai yang dibayar operator seluler untuk mendapatkan frekuensi 5G ini? Kominfo mengungkapkan bahwa harga lelang frekuensi 2, 3 Ghz adalah Rp 144, 8 miliar. Ketiga operator selular yang ditetapkan sebagai pemimpin, menawarkan harga yang sama untuk mendapatkan frekuensi tersebut.

Harga ini lebih murah dari harga lelang saluran 2, 3 Ghz pada 2017 lalu. Ketika itu, Kominfo menetapkan harga dasar Rp 336, 720 miliar. Telkomsel mengajukan harga permohonan tertinggi sebesar Rp 1, 007 triliun. Dengan harga tersebut, bani perusahaan Pt Telkom itu memperoleh tambahan spektrum 30 MHz sekali lalu di pita 2, 3 Ghz.

Kondisinya berbeda dengan lelang pada tahun ini. Pasalnya, alokasi frekuensi yang dilelang adalah 30 Mhz tetapi dibagi menjadi tiga blok. Pada mana masing-masing operator hanya ‘dijatah’ 10 Mhz. Sehingga wajar kalau harga yang dipatok pemerintah lebih rendah dari lelang sebelumnya.

Dengan dilelangnya frekwensi 2, 3 Ghz petunjuk Sitra, Bolt dan Jasnita, membuktikan bahwa operator BWA sulit buat bisa berkompetisi dengan operator GSM. Real ketika pemerintah membuka lelang peluang usaha BWA 2. 3 GHz di 15 zona pada 17 November 2009, setidaknya 8 perusahaan yang memenangkan tender. Namun kerasnya persaingan membuat mereka berguguran. Zaman ini t ersisa satu operator, yakni Berca Hardaya Perkasa (HiNet).

Meski masih mampu berdiam, pencapaian Berca terbilang rendah. Semasa 10 tahun beroperasi pembangunan jaringan terhormat sangat minim. Padahal menurut catatan Mohammad Ridwan Effendi, Sekretaris Jenderal Pusat Kebijaksanaan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, Berca memiliki pita selebar 30 Mhz di frekwensi 2, 3 Ghz.

Dari 15 zona operator WiMax, perusahaan milik Murdaya Widyawimarta Poo (Poo Tjie Guan) menguasai 8 zona dengan terdiri dari 21 provinsi & 298 kabupaten kota. Namun kenyataannya yang di bangun Berca cuma di 8 kota saja semasa 10 tahun.

Tak dapat dipungkiri, teknologi netral yang diberlakukan pemerintah di 2014, membuat operator GSM bisa menggelar layanan 4G di segenap Indonesia. Hal ini merupakan bogem mentah telak bagi operator BWA yang dibatasi zona.

Secara komersial, layanan mereka juga tak mampu bersaing secara operator yang punya lisensi nasional. Ditambah lagi dengan kelangkaan device dan distribusi yang minim. Hal ini tentunya berdampak langsung dalam pendapatan perusahaan yang tak setimpal dengan investasi yang telah dikeluarkan.

Melihat banyak perusahaan BWA 2. 3 yang berguguran, Ridwan Effendi memperhitungkan bahwa penyelenggara BWA seperti Berca tidak layak diberikan perpanjangan kerelaan penyelenggaraan telekomunikasi oleh Kominfo.

“Ini bisa dilihat dari banyaknya penyelenggara BWA 2. 3 GHz yang stagnan, kalah bersaing dengan penyelenggara selular seperti Smartfren yang memiliki frekuensi sama di 2. 3 GHz. Yang saat ini masih tumbuh pun capaian pembangunannya sangat kurang, ” jelas Ridwan.

Jika merujuk di penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53/2000, Berca seharusnya sudah tidak layak dipertahankan frekuensinya karena target pembangunannya tidak terpenuhi, sehingga tidak memberikan kebaikan yang banyak kepada masyarakat.

Ridwan serupa berpendapat bahwa saat ini adalah waktu yang pas bagi negeri untuk bertindak tegas dalam pengelolaan frekuensi yang merupakan sumber gaya terbatas untuk mendukung penyelenggaraan broadband. Ia meminta pemerintah tidak menganjurkan perpanjangan izin bagi penyelenggara yang tidak dapat mendukung target negeri dalam pemerataan dan penyediaan jaringan broadband bagi masyarakat luas.

“Harusnya kongsi yang tidak komit pada pendirian jaringan tidak layak diperpanjang izinnya. Mereka tidak ingat kalau kongsi telekomunikasi harus memiliki high capex dan high intensif. Dari komitmen pembangunan yang dibuat dan dengan kenyataannya, itu sudah cukup menjadikan bukti bahwa Berca tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengangkat program pemerintah dalam penyediaan layanan telekomunikasi untuk masyarakat, ” rata Ridwan.

Entah mengapa, Menkominfo Johnny G. Plate tidak bertidak tegas kepada Berca. Padahal jika frekwensi hak Berca dikembalikan ke negara, Kominfo dapat meningkatkan penerimaan negara bukan retribusi (PNBP) dari hasil lelang teristimewa bagi penyelenggaraan telekomunikasi selular.

Hasil lelang dalam akhirnya juga akan bermanfaat untuk mendukung keuangan negara, mengingat saat ini Kementerian Keuangan tengah memerlukan pemasukan. Baik itu dari retribusi maupun PNBP untuk mendukung program pemerintah dalam membangun jaringan broadband ke seluruh wilayah Tanah Minuman.

Di sisi lain, dengan pemanfaatan dengan terbatas, frekwensi yang dikuasai oleh Berca cenderung menjadi idle. Peristiwa ini menjadi tidak fair. Pasalnya, akibat lonjakan trafik data penuh operator lain kedodoran dalam menegakkan QoS ( quality of service ), karena terbatasnya frekwensi yang dimiliki. Jika sudah sejenis ini, seharusnya pemerintah tak bisa lagi tinggal diam. Karena jelas-jelas Berca sudah tidak mengindahkan ketentuan baru lisencing .