Kaidah Predatory Pricing Masuk Dalam Tahap Penyusunan

Jakarta, Selular. ID – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk menertibkan aturan predatory pricing dalam e-commerce. Aturan itu disambut dengan sangat responsif sebab Presiden Jokowi, dengan penjelasan yang terdengar emosional sekali lalu kontrovesial yaitu ‘Bencilah Keluaran Asing’.

Ivan Fithriyanto, Direktur Pengawasan Bahan Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (Kemendag), menyebut saat itu aturan tersebut sedang ditata.

Predatory pricing itu kudu dilihat konsepnya seperti barang apa, apakah promo itu bersifat strategi bisnis, ataukah itu proses yang berpotensi mematikan UMKM lokal. Regulasi masih dalam tahap penyusunan & sedang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang intinya sedang dalam tahap proses pengembangan kita, ” tuturnya dalam acara kampanye belanja online Shopee 4. 4 Kabut Shopping Day, Rabu (10/3).

Baca selalu: Respon Tokopedia Soal Isu Predatory Pricing: Sudah Waktunya Menjunjung Tinggi Produk Indonesia

Hal itu dilakukan demi membangun kondisi yang seimbang bagi industri perdagangan, terlebih sesuai arahan presiden pelaku UMKM dengan notabene motor pengerak perekonomian nasional, perlu didukung secara cara memberi akses pemasaran seluas-luasnya dan seadil-adilnya.

Dan perlu disadari pula, Indonesia memiliki rekan yang sangat luas secara jumlah penduduk lebih daripada 270 juta jiwa. Kemudian jumlah UMKM lokal negeri pun juga terbilang benar besar, jika merujuk daripada data Kementerian Koperasi serta UKM (KemenkopUKM) saat itu jumlah pelaku UMKM Indonesia menyentuh angka 57 juta.

Sehingga petunjuk yang akan membelengu predatory pricing menjadi penting untuk digulirkan, hanya saja benar butuh kajian mendalam. Agar aturan itu nantinya memiliki daya bidik tembak yang akurat, dan tidak merugikan satu diantara pihak. Mengingat serupa memang keberadaan platform e-dagang itu merupakan keniscayaan, yang memang patut dijaga & didorong agar dapat tetap berkontribusi di era teknologi yang semakin berkembang cepat ini.

Mengucapkan juga: Pengamat: Aturan Predatory Pricing Jangan Sampai Mudarat Satu Pihak

Berbagai platform dagang online yang merasa tersentil dengan pernyataan Jokowi pun merespon cukup baik dari watak yang dilotarkan, Tokopedia misalnya menyampaikan tengah mempelajari menerjang rencana baru ini, serta berkoordinasi dengan pemerintah bergandengan melalui Asosiasi E-commerce Indonesia sebagai asosiasi yang memayungi pelaku usaha.

Sejalan dengan semangat Jokowi, Astri Wahyuni selaku Penasihat Kebijakan Publik dan Ikatan Pemerintah Tokopedia pun berpandangan jika memang sudah waktunya untuk menjunjung lebih mulia rasa bangga buatan Indonesia.

“Perlahan diubah menjadi sebuah kebiasaan yang dapat mendorong para UMKM bisa menjadi ‘raja’ dalam negeri sendiri. Demi membawa perekonomian negeri yang bertambah mandiri, ” ungkapnya.

Tokopedia sendiri meminta, seluruh pihak bisa lebih gencar berkolaborasi dalam membantu pegiat usaha di Nusantara agar dapat terus berkontribusi memulihkan ekonomi. Mengingat karakter signifikan UMKM terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar bertambah dari 60 persen.

Baca juga: Kecakapan Literasi Digital UMKM Masih Lemah?

Sementara Nailul Huda, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meluluskan catatan, Kemendag dalam kejadian ini perlu menindaklanjuti tatapan soal praktik predatory pricing itu, dengan mengandeng Indonesian E-Commerce Association (IdEA) serta pihak terkait lainya dalam hal ini. Yang pada intinya jangan sampai susunan itu nanti merugikan mulia sisi saja.

Praktik predatory pricing yang berjalan pada sebuah platform e-commerce juga perlu dipisahkan secara jernih dengan strategi promo perusahaan. “Memang soal predatory pricing dan pertarungan tidak sehat dalam platfrom belanja digital belum ada acuanya di Indonesia, serta kita nanti juga hendak berhadapan seperti apa hukumnya nanti, ” tandasnya.