KPPU: Atasi Perang Tarif, Pemerintah Harus Tetapkan Standar Khusus

Jakarta, Selular. ID – Perang tarif internet memang bukan hal baru yang terjadi di pabrik telekomunikasi. Kini perang tarif internet kembali menuai polemik di sedang wabah Pandemi Covid-19 ini.

Layanan bernas dengan harga murah yang ditawarkan sejumlah provider kerap kali mengundang protes dari para provider asing. Begitupun dengan provider yang menerapkan tarif paket internet tinggi secara kualitas yang sama.

Selain para provider, masyarakat pun sebagai pengguna layanan telekomunikasi berimbas kelanjutan perang tarif tersebut. Masyarakat sering merasa kecewa akibat kualitas servis yang kurang baik dengan makna paket internet tinggi yang ditawarkan para provider.

Akibat perang tarif tersebut, sejumlah pihak termasuk pengguna servis telekomunikasi mengajukan laporan kepada Tip Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Maksudnya untuk mengawasi para provider biar lebih bijak dalam menentukan tarif paket layanan telekomunikasi yang itu tawarkan serta mengantisipasi terjadinya monopoli.

“Kami akan menindaklanjuti laporan masyarakat dalam penentuan tarif internet yang dikerjakan oleh provider. Kami sudah berkoordinasi dengan para provider mengenai penentuan tarif layanan internet. Untuk tersebut, kami terus mengawasi para provider dalam menentukan tarif layanan internet mereka untuk mencegah terjadinya monopoli, ” ujar Kodrat Wibowo, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disela acara diskusi Digital Telko Outlook 2021 bertema “Aturan Pemisah Tarif Dapatkah Mendorong Industri Selular Kembali Sehat? ” yang digelar Selular Network.

Berdasarkan temuan KPPU, para provider punya kebijakan tersendiri di penentuan tarif internet. Kodrat mengutarakan, dalam penentuan tarif internet, para-para provider harus memperhatikan batas untuk dan batas bawah yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja bersandarkan pasal UU nomor 36 tarikh 1999 tentang Telekomunikasi.

“Pengaturan batas lembah dan batas atas ini betul diperlukan dalam kompetisi provider. Penyerasian batas bawah dan atas harus mengutamakan kepentingan banyak pihak laksana konsumen, provider dan lainnya, ” jelas Kodrat.

Kodrat menyampaikan bahwa batas bawah dan atas juga mampu membuat kedudukan keuangan provider lebih stabil, pertama provider dengan pendapatan rendah. Tetapi, jika tidak memperhatikan batas kolong dan atas, justru penetapan tarif internet yang dilakukan operator seluler justru malah menguntungkan perusahaan provider secara sepihak.

“Di tengah pandemi tersebut, sejumlah provider justru malah menemui penurunan pendapatan. Padahal kebutuhan hendak jaringan internet semakin meningkat kaya belajar dan bekerja online, ” papar Kodrat.

Untuk itu, menurut Hidup pemerintah perlu menetapkan standar minimal kualitas layanan provider. Mengingat zaman ini, dalam UU Cipta Kegiatan, belum ada standar khusus menghantam minimal kualitas layanan provider. Penumpu khusus inilah dirasa Kodrat mampu mengatasi persoalan perang tarif internet dan layanan telekomunikasi lainnya.

“Kebijakan terkait persaingan di industri telekomunikasi harus disertai dengan penetapan standar servis. Tarif layanan harus sesuai dengan kualitas layanan yang ditawarkan. Tidak boleh menetapkan tarif layanan telekomunikasi di bawah standar minimal status layanan tersebut, ” tutup Hidup.