Lima Kebijakan Kominfo Untuk Akselerasi Transformasi Digital Nasional

Jakarta, Selular. ID – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, berdasarkan buatan temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), sepanjang pandemi ada peningkatan penerapan internet fixed broadband sebesar 28 persen di kuartal kedua tahun ini.

“Momentum tersebut menjadi titik pada mana transformasi digital nasional menjelma kian mendesak untuk dilakukan, ” ungkapnya, dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, sejak Jakarta, Senin (26/10)

Sejak tahun 2016, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD mendefinisikan open government sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.

“Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, utamanya KIP, yang secara khusus diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Umum, hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya bahan terkait kinerja badan publik, ” ungkap Menteri Johnny.

Baca juga: Kominfo Siapkan Peraturan Menteri Untuk Menutup Sosial Media

Lamun demikian, Menteri Kominfo menegaskan pelepasan kebutuhan akan informasi dan masukan masih membutuhkan upaya berkesinambungan berperan mewujudkan pemerintahan digital. “Perjalanan kita masih panjang. Kebutuhan publik kepada informasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya. Upaya berkesinambungan kendati perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan digital government , seperti melalui ide satu data Indonesia yang dibantu dengan Pendirian Pusat Data Nasional, ” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo sudah menurunkan lima kebijakan komprehensif sejak hulu ke hilir guna mengarahkan arahan Presiden Joko Widodo melanda akselerasi transformasi digital.

Kelima kebijakan itu antara lain, p ertama, percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12. 548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang bakal menyediakan tambahan akses internet segera di 150. 000 titik layanan publik.

Kedua, memungut dan eksplorasi pengembangan teknologi pertama, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Bukti Indonesia, lalu upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G, serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas servis telekomunikasi ( Bandwidth Monitoring System ).

“Ketiga, pengembangan sumber daya pribadi untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, serta aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga tangga, yaitu level dasar atau literasi digital melalui gerakan nasional literasi digital, Siberkreasi. Level menengah melalaikan Digital Talent Scholarship , serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy , ” paparnya.

Baca juga: Kominfo Pastikan Mesin CEIR Berjalan Normal dan Baik-Baik Sekadar

Kebijakan keempat, menurut Menteri Kominfo berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya pengerjaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.

“Serta yang terakhir pengukuhan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran bukti dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negera menjelma isu pentng yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah aurum masa kini, ” jelasnya.

Menteri Johnny berharap kebijaksanaan tersebut tidak hanya mampu mempercepat transformasi digital Indonesia, tetapi juga mendorong keterbukaan informasi umum melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien. “Melalui penyediaan akses terhadap bahan serta data yang tersedia serta terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi pada peningkatan kinerja pemerintah. Lebih daripada itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal menuntun dalam peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index serupa dapat kita realisasikan, ” ungkapnya .

Sekedar informasi keyakinan Menteri Kominfo tersebut bukan tanpa alas an, sebab Indonesia digadang-gadang akan menjadi satu diantara dari 5 negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2045, dengan PDB yang diproyeksikan menyentuh USD 9, 1 triliun.