Lurus Melihat Alasan Pembubaran BRTI

Jakarta, Selular. ID – Akhir pekan lalu, nasib BRTI jelas sudah. Bersama dengan Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT), dua lembaga itu resmi dibubarkan oleh pemerintah. Nantinya peran serta fungsi kedua lembaga itu, dikembalikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tentu selalu polemik berkembang pasca keputusan pembubaran itu. Menurut Heru Sutadi, Pengkritik ICT, membubarkan BRTI bukan cuma soal mencoret lembaga yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi saja, tapi menjadi catatan penting bagi dunia internasional.

“Seolah memang mudah untuk membubarkannya, jika tidak mendapat informasi sempurna tentang sejarah berdirinya lembaga itu. Dengan hilangnya BRTI, maka Nusantara akan menjadi satu-satunya negara dalam ASEAN yang tidak memiliki badan regulasi telekomunikasi independen. ” sambungnya.

Padahal semangat lembaga independen itu, guna menjawab transformasi iklim bisnis telekomunikasi dari pengerjaan monopoli. Secara konsep internasional dibutuhkan adanya lembaga pengatur, pengawas dan pengendali telekomunikasi yang bebas lantaran kepentingan pemerintah dan pelaku daya.

Selaras dengan Heru Sutadi, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai langkah pemerintah membubarkan BRTI tidak tepat. Persaingan industri telekomunikasi yang makin ketat membutuhkan ‘wasit’ yang netral, agar kompetisi bisa berjalan sehat.

Pemimpin Umum Mastel, Kristiono mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memperkuat BRTI, dalam tengah kompetisi yang makin ketat, bukan membubarkannya. Penguatan yang ideal dapat diwujudkan dengan mengembalikan BRTI ke ide awal yaitu institusi telekomunikasi yang independen, seperti Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat. “

“Upaya penguatan juga dapat dilakukan dengan model tata kelola industri telekomunikasi yang bersifat multi pemangku kepentingan atau multi stakeholders bukan government centric lagi, ” kata Kristiono.

Terlepas dari kontroversi itu, sebenarnya sudah sejak lama saya ingin menulis artikel mengenai BRTI. Khususnya menyangkut kinerja institusi yang pertama kali dipimpin oleh Koesmarihati, mantan Dirut Telkomsel pertama. Meski disebut-sebut sebagai independen, faktanya BRTI berada di bawah Kemenkominfo. Hal ini sedikit banyak menyusun BRTI tidak bisa bergerak terhindar, sehingga banyak kebijakan yang diambil BRTI terganjal oleh Kemenkominfo.

Padahal, hiruk pikuk pabrik telekomunikasi yang tengah bertransformasi dalam era digital, memberikan tantangan yang tak ringan BRTI. Padahal serasi amanat UU No. 36/1999 mengenai Telekomunikasi, BRTI yang dibentuk di dalam 11 Juli 2003, memiliki tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) dengan sangat strategis. Meliputi pengaturan, pengawasan dan pengendalian industri telekomunikasi nasional.

Sayangnya, hadirnya teknologi internet cepat, khususnya 4G yang resmi diimplementasikan pada akhir 2015 di Indonesia, membuat BRTI sesuai tergagap-gagap. Lembaga ini lebih seperti striker yang menunggu bola untuk diceploskan ke gawang lawan. Seolah tak ada inisiatif untuk membangun regulasi sesuai dengan dinamika yang terjadi di industri selular.

Alhasil, nyaris tak ada regulasi yang dihasilkan oleh BRTI, khususnya dalam lima tahun terakhir. Jika pun ada terbilang telat. Padahal industri telekomunikasi sudah berubah tajam. Teknologi 4G yang diperkenalkan di dalam 2015 semakin mendorong laju perembesan smartphone di Indonesia. Sekaligus menandai evolusi selanjutnya, yakni internet cepat.

Kelak hadirnya teknologi 5G, memperkuat momentum yang sudah tercipta. Teknologi selular generasi kelima ini memiliki kecepatan hingga 50 kali lebih cepat, 10 kali lebih responsif, dan latensi dengan jauh lebih rendah ketimbang 4G.

Hal itu akan mendorong tumbuhnya beragam inovasi dengan akan memperkuat ekosistem digital. Laksana pengembangan smart cities, drone , mengemudi sendiri ( autonomous car ), layanan medis digital, penyaluran IoT ( Internet of Things ) dan layanan berbasis robotics lainnya yang benar membantu, khususnya bagi pelanggan kalangan industri.

Namun, bermacam-macam perubahan tersebut sepertinya tidak berkecukupan direspon oleh BRTI. Di kolong ini adalah sejumlah isu penting yang belum mampu dituntaskan oleh BRTI. Padahal pengaturannya sudah betul mendesak.

Tarif Data dan SMS Promo

Menjelang akhir 2020, BRTI tak kunjung menyusun metode tarif data sesuai amanat urusan 28 UU No. 36 tarikh 1999 tentang telekomunikasi. Khususnya, revisi PM (Peraturan Menteri) 9/2008 untuk mengakomodir layanan data. Padahal sebelumnya BRTI menargetkan PM tentang formula tarif data dapat rampung di dalam akhir 2017.

Karena ketiadaan aturan tersebut, maka tidak heran jika industri selular Indonesia sepertinya masih akan terus dihadapkan dengan persoalan perang tarif yang mana operator berlomba untuk menghadirkan beban semurah, mungkin demi menggaet sebanyak-banyaknya pelanggan.

Padahal artikel penyusunan formulasi tarif data faktual sudah berlangsung cukup lama. Bahkan Rudiantara (Menkominfo sebelumnya), sejak pembukaan menjabat, sudah menempatkan isu itu sebagai agenda yang akan dia tuntaskan.

Saat terjadi kasus peretasan terhadap situs Telkomsel pada Mei 2017, BRTI bahkan berjanji untuk segera mempercepat perumusan formula tarif data. Namun mematok Rudiantara tak lagi menjabat jadi Menkominfo, PM tentang tarif petunjuk tak kunjung dikeluarkan.

Belakangan, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), I Ketut Prihadi Kresna mengungapkan bahwa rancangan sistem Menkominfo tentang tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi pada prinsipnya sudah selesai dibahas.

Menurut BRTI, prinsip pengaturannya ialah bahwa besaran tarif ditetapkan sebab operator telekomunikasi berdasarkan formula dengan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Operator lah yang paling mengetahui muslihat penerapan tarif yang paling elok, karena operator paling mengetahui data-data biaya pokok pembentuk tarif. BRTI pun berharap di awal 2021 rancangan peraturan menkominfo mengenai tarif data internet ini sudah mampu ditetapkan.

Sambil menunggu aturan tarif data di tetapkan menjadi PM, BRTI saat itu tengah menyusun ketetapan soal susunan aktivitas penawaran operator selular, termasuk kegiatan marketing di dalamnya menggunakan layanan pesan singkat short message service (SMS).

Inti dari materi barang pengaturan SMS penawaran/marketing oleh operator selular ini untuk memperkuat sah konsumen, sehingga konsumen dapat menolak ataupun menerima pengiriman SMS itu.

Tentu saja sikap BRTI terbilang telat. Karena kehadiran SMS marketing sudah dikeluhkan semenjak lama oleh pelanggan. Sayangnya, BRTI sendiri menyebutkan bahwa target penyelesaiannya belum ditentukan. Lagi-lagi, lembaga tersebut berharap aturan SMS marketing ini dapat diterapkan paling lambat akhir 2020.

Konsolidasi Operator

Selain persoalan tarif data, BRTI selalu menghadapi beban untuk mengeluarkan regulasi terkait konsolidasi atau merger mengiringi perusahaan operator telekomunikasi di Nusantara. Seperti kita ketahui, konsolidasi menjelma mutlak agar industri selular kembali sehat. Konsolidasi yang ditempuh bisa dalam bentuk merger, akuisisi, atau kerja sama jaringan.

Pemerintah berharap jumlah operator telekomunikasi di Indonesia menyusut menjadi 3 sampai empat pemain saja. Dengan empat pemain, industri telekomunikasi bakal lebih efisien dan tidak terus-terusan merugi.

Saat tersebut Indonesia tercatat 9 operator, yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Tri, Smartfren, Sampoerna, & Hinet (Berca Hardaya Perkasa). Khusus Hinet adalah operator BWA ( broadband wireless access ) tersisa. Dua rekannya, Sitra (First Media) dan Bolt (Internux) tumbang pada 2019 karena tidak mampu membayar BHP frekwensi.

Penciutan jumlah operator hendak membuat alokasi dan penggunaan frekwensi menjadi maksimal, sehingga dapat mendorong tumbuhnya ekonomi broandband ke seluruh pelosok Indonesia.

Sebelumnya rencana aturan konsolidasi ini hendak dibuatkan Peraturan Menteri (PM) jadi bisa berkekuatan hukum tetap. PM ini ditargetkan rampung pada simpulan 2017. Namun hingga Rudiantara sempurna sebagai Menkominfo, payung hukum menumpu merger dan akuisisi belum juga dituntaskan. Usut punya usut, rumor kepemilikan frekuensi masih menjadi tahanan bagi operator yang ingin melaksanakan aksi merger dan akuisisi di Indonesia.

Sejauh tersebut, pemerintah belum bisa memastikan apakah kepemilikan frekwensi menjadi mutlak, ataupun harus dikembalikan dulu ke regulator, sebelum diberikan kepada operator yang melakukan akuisisi. Dalam kasus final, yaitu akuisisi Axis oleh XL Axiata pada 2012, XL harus mengembalikan sebagian frekwensi bekas Axis kepada pemerintah. Kasus yang terjadi pada XL, membuat operator menjelma lebih berhati-hati.

Sebab belum ada aturan menyangkut M& A, hingga kini rencana konsolidasi jalan di tempat. Ketiadaan regulasi membuat semua pihak menahan muncul. Operator jelas memerlukan panduan cocok regulasi sebelum melakukan merger atau akuisisi, karena ini adalah bisnis bernilai triliunan rupiah.

Aturan OTT

Kebijakan lain yang tidak jelas juntrungannya hingga kini merupakan PM OTT ( Over The Top ). OTT adalah pemain yang identik sebagai pengisi pipa data milik operator. Para pemain OTT ini dianggap sebagai bahaya laten bagi para operator karena tidak mengeluarkan investasi besar, tetapi mengeruk keuntungan dalam atas jaringan milik operator. Walaupun mendatangkan trafik, namun para pemain OTT telah mendistorsi bisnis selular, sehingga membuat laba operator langsung tergerus.

Meski telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan, BRTI tidak pernah membahas isu mengikat OTT, meski tekanan begitu berpengaruh dari berbagai kalangan.

Mastel misalnya, menyoroti murahnya makna data tidak membawa dampak nyata terhadap masyarakat maupun kinerja keuangan operator telekomunikasi. Justru hanya menguntungkan perusahaan layanan over the top (OTT) di Nusantara.

Menurut Ketua Mastel Kristiono, selain hanya ditumpangi OTT, layanan data murah pun biasa hanya dipakai untuk menyebar hoax . Ini sangat bertentangan dengan tujuan transformasi digital, dengan ingin membawa kehidupan manusia menjelma lebih baik. Oleh karena tersebut, Mastel berpendapat agar industri sehat kembali maka pemerintah harus menyusun aturan digital platform.

“OTT banyak yang tidak tukar pajak. Sementara itu e-commerce banyak menjual barang daripada luar negeri. Masyarakat Indonesia hanya menjadi pasar saja. Jadi era ini sudah saatnya pemerintah miring kepada industri nasional dengan melahirkan aturan mengenai digital platform, ” ujar Kristiono, dalam seminar yang digelar Selular Media Network, Januari 2019.

Beban Interkoneksi

Perbaikan tarif interkoneksi hingga kini sedang menggantung. Sejatinya pada September 2016, Kemkominfo sudah memutuskan tarif interkoneksi yang baru. Tarif baru untuk percakapan suara lintas operator (off-net) untuk penyelenggara jaringan bergerak selular adalah Rp 204, turun sebab sebelumnya Rp 250. Namun keputusan Kemkominfo itu telah berkembang menjadi polemik. Operator terbelah menjadi perut kubu, menyetujui dan kontra, dengan berbagai alasan masing-masing.

Sejak awal, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan Tri Hutchinson secara terbuka mendukung revisi beban interkoneksi. Mereka beralasan penurunan beban interkoneksi yang signifikan bakal berpengaruh terhadap tarif retail yang nantinya dijatuhkan kepada pelanggan.

Jika kelima operator mendukung revisi tarif interkoneksi itu, tidak serupa itu dengan Telkomsel. Anak perusahaan Telkom itu menilai penurunan tarif interkoneksi sesungguhnya tidak berdampak langsung pada turunnya tarif ritel.

Telkomsel juga mempermasalahkan keputusan perbaikan itu tidak sejalan dengan petunjuk tentang interkoneksi yang berbasis bea penggelaran jaringan, besaran nilai kemerosotan, hingga potensi kerugian yang hendak dialami Telkomsel dalam tahun-tahun kelak.

Untuk mengatasi polemik itu, pada awal 2018, BRTI menyerahkan hasil evaluasi mengenai formula tarif interkoneksi kepada Menkominfo. BRTI sudah mengkaji rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan penghitungan tarif interkoneksi tersebut. Namun entah mengapa, kajian dengan dilakukan oleh BRTI tidak dijalankan oleh Menkominfo.

Real regulasi baru menyangkut interkoneksi satu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mengatur ketentuan tentang interkoneksi penyelenggaraan telekomunikasi. Jamaknya Menkominfo yang menjabat akan melakukan pembaharuan kepada perhitungan biaya interkoneksi dan dituangkan dalam Peraturan Menteri setiap perut tahun sekali.

Terlepas dari berbagai agenda yang menggantung hingga kini, BRTI telah menganjurkan warna bagi kemajuan industri telekomunikasi nasional. Dibentuknya BRTI bertujuan memerosokkan kompetisi yang sehat, dan secara perkembangan industri yang makin kompleks memerlukan regulasi yang adaptif.

Kini dengan dikembalikannya kegiatan dan peran BRTI, apakah Kemenkominfo mampu menjadi wasit yang netral sekaligus menelurkan regulasi yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha?