Pembangunan Telekomunikasi Daerah 3T Butuh Uang Jumbo

Jakarta, Selular. ID – Pemimpin Joko Widodo memerintahkan Kementrian Koneksi dan Informatika segera mempercepat pengembangan akses dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang belum memperoleh layanan telekomunikasi. Presiden berharap agar jangan sampai jaringan telekomunikasi yang dibangun pemerintah memiliki utilisasi yang rendah.

perintah Pemimpin ini menyusul masih banyaknya kawasan di Indonesia yang belum menikmati layanan telekomunikasi. Setidaknya 12. 500 desa belum menikmati layanan telekomunikasi. Padahal sebelumnya Menkominfo Rudiantara mengklaim dengan selesainya pembangunan Palapa Gelang-gelang oleh BAKTI, seluruh masyarakat Nusantara sudah bisa menikmati layanan telekomunikasi. Termasuk broadband internet.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) mengapresiasi permintaan Presiden agar Kemenkominfo segera mempercepat pengembangan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi pada Indonesia.

Namun Uchok mengingatkan jika tujuannya hanya membikin infrastruktur telekomunikasi saja, kemungkinan proyek tersebut akan gagal. Ini dikarenakan infrastruktur telekomunikasi tak berdiri sendiri. Infrastruktur telekomunikasi harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik serta kesiapan gadget di sisi masyarakat yang akan memanfaatkannya.

Uchok mengharapkan agar sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun di daerah terpencil, pemimpin harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar seperti listrik. Sejatinya tahanan utama pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil adalah ketiadaan jaringan listrik.

Saat ini untuk memberikan layanan listrik pada daerah terpencil harus menggunakan diesel berbahan bakar solar. Harga solar di daerah terpencil mahal sekali. Belum lagi besarnya ongkos buat melakukan perawatan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil.

“Jika pemerintah tidak menyimpan jaringan listrik bisa dipastikan kadar proyek pembangunan jaringan telekomunikasi mau mangkrak. Kita punya pengalaman MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang tak berjalan. Apakah order yang gagal tersebut akan diulangi oleh pemerintah? Presiden harus sadar akan tantangan tersebut, ” sah Uchok.

Jika infrastruktur listrik sudah tersedia, baru mampu dibangun jaringan telekomunikasi. Uchok meminta agar prioritas pembangunan untuk kanal jaringan telekomunikasi dapat mengoptimalkan penerapan Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Sebab saat ini utilisasi Palapa Ring masih terbilang nista.

“Jika memang tak memungkinkan dengan Palapa Ring, mampu dipertimbangkan menggunakan Satelit. Dengan geografis Indonesia yang menantang, memang kita masih membutuhkan satelit. Untuk dapat melayani masyarakat di daerah 3T pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang dan mencari alternatif yang paling ekonomis. Apakah memiliki planet sendiri atau dapat menyewa, ” terang Uchok.

Pengadaan satelit SATRIA oleh Kemenkominfo melalui BAKTI senilai Rp21 triliun (space segment) serta penyediaan ground segment yang secara total diperkirakan lebih dari Rp80 triliun dinilai Uchok terlalu mahal dan berpotensi mengutamakan keuangan negara.

Kewajiban ini tidak hanya untuk utama tahun, namun multi years semasa 15 tahun sesuai umur satelit tersebut. Sebab yang akan disasar adalah daerah yang trafik komunikasinya rendah dan revenuenya juga terpatok serta tidak menguntungkan secara bisnis.

“Karena daerah 3T merupakan wilayah yang tidak menguntungkan jadi seharusnya pemerintah mencari satelit yang lebih murah. Jika tersedia teknologi telekomunikasi lain yang bertambah murah dari satelit, mungkin negeri dapat mempertimbangkan itu. Jika tersedia skema sewa dan tidak perlu membayar availability payment yang memberatkan setiap tahun, maka perlu dipertimbangkan. Jangan sampai karena satelitnya garib nantinya yang akan terbebani merupakan masyarakat di daerah tersebut. Jangan sampai operasional penyelenggaraan telekomunikasi dalam daerah 3T nantinya akan menguras APBN, ” terang Uchok.

“Kita perlu belajar lantaran pengalaman pahit di Palapa Ring. Digadang-gadang akan membuat masyarakat dibanding Sabang sampai Merauke terhubung ke internet ternyata hanya pembangunan link backbone yang ujung-ujungnya disewakan secara wholesale oleh BAKTI ke para-para operator telekomunikasi. Utilisasinya pun betul rendah dan jaringannya tidak datang ke maysarakat. Akibatnya hanya beberapa kecil masyarakat dapat menikmati servis internet. Namun, disisi lain APBN tetap terkuras tiap tahunnya untuk membayar availability payment Palapa Ring. Ini sungguh merugikan negara, ” tegas Ucok.

Merza Fachys, Wakil Ketua Umum Afiliasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan, investasi BTS dan pembangunan benara antena di daerah yang infrastrkturnya telah tersedia menelan dana sedikitnya Rp1 miliar. Nilai investasi pendirian tersebut akan melonjak hingga 3x lipat jika Menara dan BTS tersebut dibangun di daerah terpencil (daerah USO) yang memiliki geografis yang menantang. Minimal dana yang dibutuhkan untuk investasi awal BTS di 12. 500 desa mencapai hamper Rp 40 triliun. Dalam kondisi real di lapangan, total yang diperlukan bisa saja membanyak.

“Kalau melihat daripada video profil BAKTI yang mendirikan BTS di daerah terpencil menggunakan helikopter, maka biaya yang dikeluarkan mungkin bisa melonjak 3x ganda. Biaya tersebut belum termasuk biaya operasional dan biaya transmisi. Jika tersedia fiber optic, maka bea transmisi masih terjangkau. Kalau pakai satelit dan harus mengirim BBM untuk genset ke daerah terpencil maka biaya operasional juga hendak tinggi, ” ujar Merza.

Untuk dapat menikmati layanan broadband, minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi mencapai 6 Mbps. Harga untuk setiap mega bandwidth melalui satelit dibutuhkan biaya Rp 30 juta. Jadi minimal biaya transmisi satelit yang harus dikeluarkan di daerah terpencil mencapai Rp180 juta.

Selain bandwidth melalui satelit yang mahal, pengadaan BBM untuk BTS USO diperkirakan juga mahal. Di wilayah dengan tidak menantang, pembelian BBM serta perawatan BTS yang dikeluarkan operator telekomunikasi minimal Rp 30 juta. Jika di daerah USO ataupun terpencil dengan geografis yang menantang maka biaya perawatan dan BBM juga akan membengkak.

Biaya operasional berupa sewa bandwidth, BBM, dan maintenance tersebut jika diperkirakan bisa lebih dari Rp250 juta per bulan. Padahal penerimaan per BTS di daerah USO hanya Rp7 juta hingga Rp15 juta perbulan. Sehingga ketika ingin membuat 12. 500 desa mendapatkan layanan broadband, pemerintah harus ingat untuk mengalokasikan kocek untuk operasional BTS USO lebih dari Rp3 triliun perbulan.

Pemerintah tentu harus berhati-hati dalam menyingkirkan dana invetasi Rp40 triliun dan dana operasional Rp3 triliun per bulan. Untuk memastikan tidak tersedia kebocoran dana, Ucok menyarankan biar apparat penegak hukum seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan dilibatkan sejak dari awal dalam mengawal proyek ini.

Terakhir, pemerintah serupa perlu mempertimbangkan subsidi pengadaan gadget berupa smartphone, tablet, laptop, dan/atau desktop bagi masyarakat mengkases internet. Karena keterbatasan ekonomi, hanya beberapa kecil masyarakat di 12. 500 desa yang mempunyai dan/atau memiliki akses ke gadget tersebut. Minus gadget, bisa dipastikan keberadaan jaringan telekomunikasi yang mahal tidak akan berdampak signifikan bagi masyarakat itu.