Perda Jaringan Utilitas DKI Jakarta Dinilai Berbiaya Tinggi

Jakarta, Selular. ID – Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Jaringan Faedah dinilai membuat ekonomi biaya luhur. Padahal Presiden Jokowi menginginkan investasi tumbuh dan menekan ekonomi kos tinggi. Hal ini bertolak buntut dengan rencana pemerintah pusat.

Muhammad Arif, Ketua Ijmal Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menilai regulasi yang tak singkron ini bukan hanya terjadi dalam Jakarta. Pemerintah Kota Surabaya kira-kira waktu yang lalu juga menyusun regulasi serupa yang dinilai berpotensi memberikan beban tambahan kepada operator telekomunikasi.

Akibat banyaknya regulasi yang tidak sinkron, pada akhir tahun 2019 APJATEL melakukan Judicial review ke Mahkamah Agung dengan no pendaftaran 13P/HUM/2020 tanggal 6 Januari 2020 untuk meninjau PerMendagri 19 tarikh 2016.

Gugatan tersebut dilayangkan APJATEL dikarenakan banyak multitafsir mengenai hak dan harga kontrak lahan di badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak terdapat keseragaman perhitungan yang diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.

“APJATEL menyayangkan ketika internet sudah merupakan kebutuhan dasar daripada masyarakat dijadikan obyek pendapatan oleh pemerintah daerah. Tentu ini bertentangan dengan semangat “Making Indonesia 4. 0” yang didengungkan Bapak Kepala, ”ujar Arif.

APJATEL menilai masih belum maksimalnya kesepadanan regulasi untuk sektor telekomunikasi mengiringi pemerintah pusat dan daerah ditunjukkan dengan Dinas Kominfo dan DISPENDA tidak menjalin komunikasi dengan Kemenkominfo.

Buktinya adalah permisi penyelenggaraan yang dikeluarkan Kemenkominfo tak menjadi tolak ukur saat penyedia jaringan telekomunikasi ingin melakukan pengurusan izin di daerah. Padahal di masa pandemik, kebutuhan akan bandwidth sangat vital, sebab masyarakat bekerja atau belajar dari rumah.

“APJATEL memandang jika Nusantara ingin segera menjadi Negara yang terdepan dalam industri digital 4. 0, tentunya masalah infrastruktur tersebut harus segera mendapatkan solusinya. Seharusnya penggelaran jaringan kabel fiber optic mendapatkan pengecualian. Sama seperti layanan listrik dan air yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Faktual pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya atau tidak? Peristiwa ini tentunya hanya bisa dalam jawab oleh pemerintah, ”terang Bakir.

Idealnya di negara maju, infrastruktur pasif sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya supaya mengurangi kesemerawutan jaringan.

Namun di Indonesia, pemerintah kawasan tak pernah membuat infrastruktur melempem. Operator telekomunikasi yang selama tersebut membangun infrastruktur pasif tersebut. Menurut Arif seharusnya pemerintah pusat atau daerah mendukung langkah tersebut. Tidak malah mempersulit dengan menggenakan sewa yang terlalu tinggi.

Pembuatan SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu) disarankan oleh Arief dipergunakan untuk kepentingan umum, namun kenyataannya penggelolaannya diserahkan kepada BUMD. Sebab pengelolaannya dilakukan oleh BUMD oleh karena itu biaya yang dikenakan ke operator juga harga keekonomian.

Arief mencontohkan di Kota Surabaya misalnya, pemerintah kota tanpa membangun SJUT tetap menggenakan tarif kontrak lahan kepada operator telekomunikasi. Tetap saja ini sangat bertentangan dengan semangat membangun penetrasi broadband & making Indonesia 4. 0 pemerintahan Presiden Jokowi.

Jika Indonesia menginginkan terwujudnya e-government, smart city maupun e-learning, menurut Bakir sudah seharusnya pemerintah pusat & daerah memberikan karpet merah pada operator.

Dengan tak memberikan beban tambahan. ditambah dengan kemudahan dalam membuat perizinan pada daerah, membuat operator telekomunikasi mendapatkan kepastian berinvestasi. Dengan kepastian itu operator juga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Surabaya dan Jakarta.

Sendat Arif akibat pandemik, beban operasional penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun trafik data mengalami kenaikkan, namun saat ini banyak anggota APJATEL dan penyelenggara telekomonikasi mengalami lagu. Beban operasional operator telekomunikasi laksana membayar bandwidth mengalami kenaikkan dengan signifikan. Sementara harga layanan internet tak berubah.

“Pada masa PSBB kemarin mayoritas pemangku jaringan telekomunikasi terdampak. Work from home dan distance learning mewujudkan sebagian besar operator penyelenggara kebaikan telekomunikasi menghentikan kegiatannya. Sebab sekolah dan tempat komersial berhenti jalan. Karena berhenti beroperasi penggunaan internet juga tak ada, ”ujar Pandai.

Beberapa waktu yang lalu, APJATEL, APJII dan ATSI telah mengirimkan surat kepada Menkominfo dan Menteri Keuangan agar bisa diberikan insentif semasa pandemik. Sebab terdampak pandemik, APJATEL berharap pada pemerintah daerah yang mengatur penggunaan utilitas publik untuk tidak memperberat operator telekomunikasi yang tengah menghadapi masa sulit.

“Jika beban operasional kami mengalami kenaikan akibat regulasi, ujung-ujungnya masyarakat dengan akan terkena dampaknya. Kami mencita-citakan pemerintah pusat dapat segera mendarat membenahi regulasi yang ada pada daerah, ”pungkas Arif.