Pesan Akhir 2020: Menanti ‘Khasiat’ UNDANG-UNDANG PDP Di 2021

Jakarta, Selular. ID – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadai (RUU PDP) dirancang untuk menjaga ruang digital lebih aman dan amanah buat menjawab urgensi kedaulatan data dengan nasional.

Saat ini RUU PDP yang direncanakan selesai akhir tahun 2020, pembahasanya di perpanjang ke 2021, yang menurut Ketua Komisi I DPR MENODAI Meutya Hafid, pembahasan RUU itu sudah mencapai sekitar 145 dibanding 300-an daftar inventaris masalah (DIM), jadi baru sekitara 50 komisi pembahasanya. Di 2021, RUU PDP akan selesai dibahas diperkirakan di dalam bulan Maret.

Sebelumnya aturan yang menerap keamanan data di Indonesia tersedia dan tercecer di 23 UNDANG-UNDANG yang berbeda, dan di 2 peraturan menteri (permen) sehingga dengan efektivitas belum memuaskan dan tidak fokus. Padahal, sudah terdapat 136 negara memiliki legislasi tersebut, termasuk negara-negara ASEAN, yakni Malaysia sejak 2010, Singapura dan Filipina semenjak 2012, serta Thailand sejak 2019. Kondisi tersebut membuat UU PDP mendesak untuk bisa terbit dalam tahun depan.

Baca juga: Catatan Akhir 2020: Menakar Peluang Keberhasilan Merger Indosat serta Tri Hutchison

Diakui Meutya pembahasan RUU PDP berjalan alot, dan memicu perdebatan tiba dari defenisi mana data pribadi dan data publik, izin jika data diberikan seperti apa collecting data-nya, “lalu seperti apa arah dalam memproses datanya, dan jika di transfer pihak ke tiga, di taruh di mana, hanya di Indonesia kah, atau bisa disimpan di cloud atau peladen besar di negara lain? Sungguh pembahasanya cukup alot, tapi pada prinsipnya pemerintah akan menyelesaikan di dalam waktu cepat, ” katanya.

Menurut pandangan Kristono, Kepala Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) bahwa draft RUU PDP sedang belum memuat ketentuan tentang perihal hukum penting di Tanah Cairan seperti pengumpulan data yang dilakukan dari luar wilayah Indonesia, jadi menyulitkan dalam mengawasi data klub kita.

Di tepi itu, RUU PDP juga tidak memiliki pasal yang menjelaskan mengenai perlakuan terhadap data pribadi yang ketika Undang-Undang ini diundangkan, keterangan pribadi sudah berada di sungguh negeri. “Sementara secara substansi, Masukan Pribadi tersebut masih mengandung hak asasi pribadi pemilik data dengan wajib dilindungi, ” kata Kristiono.

Adapun terkait dengan kedaultan data, kata Kristiono, untuk menjaga kedaulatan data, pemrosesan bukti pribadi dilakukan di Indonesia. Semasa tidak dapat dilakukan di Indonesia, transfer data pribadi dapat dikerjakan di luar Indonesia dengan batasan-batasan tertentu. Dan sudah semestinya UNDANG-UNDANG PDP menjadi dasar aturan mengenai data residency, data sovereignty, dan data localization yang lebih serasi dengan amanah konstitusi untuk melestarikan kepentingan nasional.

Mengucapkan juga: Catatan Akhir 2020: Pesinetron Kapasitas CEIR, Masalah Baru?

“Aliran Data melintasi pemisah negara (cross-border data flow) benar melalui jaringan telekomunikasi/ internet domestik ke luar Indonesia; jaringan domestik inilah wilayah teritori atau kedaulatan digital Indonesia. Deklarasi kedaulatan itu penting dimuat dalam UU, ” kata Krisitiono.

Dengan juga tidak kalah penting, bagaimana keamanan data ini dijaga. Tentu semua memiliki kepentingan, baik itu pemilik data, badan hukum yang mengelola dan memanfaatkan data lalu juga pemerintah. Tapi dalam RUU PDP belum secara eksplisit mencantumkan pembentukan otoritas independen data pribadi, sebagai satu diantara pilar penting di dalam melindungi data pribadi.

lembaga idependen itu tidak hanya bersifat sebagai auditor dan pendidik, melainkan menjadi penegak hukum. Meyakinkan tidak ada pelanggaran hukum terkait data pribadi. Karena lembaga ini juga harus dipastikan bebas dari bayang-bayang kekuasaan politik, kontrol negeri dan swasta. Serupa halnya dengan Ombudsman dan Komisi Nasional Sah Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bersikap independen.

Sebesar negara telah memiliki lembaga swasembada yang mengawal perlindungan data pribadi. Pembentukan otoritas pengawas independen tersebut misalnya ditegaskan oleh European Federasi General Data Protection Regulation (EU GDPR).

Perkuat Endukasi Dan Peran Industri Dgital Lokal

Satu hal dengan juga mengelitik sekaligus menjadi pokok dari penguatan dari UU PDP ialah kualitas literasi digital asosiasi, karena tak dipungkiri banyak pelangaran produk hukum dari ITE meninggalkan dari ketidak tahuan, disamping daripada yang murni niat jahat. Itu sebabnya pemeritah harus merangkul serta mengiatkan literasi digital kembali dengan massif.

Untuk situasi ini, amanat dalam RUU PDP dihembuskan dalam BAB XII yang mengatur soal peran pemerintah dan masyarakat. Ada tiga pasal dengan menyertainya guna memperkuat taji UU PDP pada basis masyarakat nanti dalam penerapanya.

Mengaji juga: Catatan Akhir 2020: Meramu Taji Wearable Device ‘Manjur’ Dalam 2021

Memang idealnya UU PDP nanti mampu membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan kedaulatan data pribadi per. Sehingga aturan ini kedepan sanggup dijalankan dengan baik atas dasar kesadaran serta pemahaman masing-masing indevidu, terlepas dari peran penting awak hukum dan pemerintah dalam hal menjaga keamanan data masyarakat.

Yang menjadi tantangan sekarang bagaimana ruang endukasi digital di masyarakat itu juga ‘dikebut’. Sehingga dibutuhkan strategi pasti, seiring secara penyelesaian RUU PDP yang katanya dipercepat ini.

Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) mendongengkan sejauh ini belum ada pendidikan resmi, bahkan di kelas perguruan tinggi nasional sekalipun yang mempunyai kurikulum terkait siber masih terpatok. “Padahal hal tersebut bisa direduksi minimal dengan edukasi luas kepada publik, ” ujar Pratama.

Selain memang ancaman kekejaman digital masih terbilang baru, kesadaran masyarakat Indonesia yang dinilai sedang kurang dalam hal pemahaman kesejahteraan siber perlu diperkuat.

Lalu idealnya ketika aturan UNDANG-UNDANG PDP ini diberlakukan yang pas penting juga perlu dibarengi pemberiaan keleluasaan industri untuk mengakses bukti masyarakat. “Mengapa hal ini istimewa, karena semangat keamanan data awak ini sesungguhnya untuk membantu agar data ini menjadi pendorong ekonomi digital di Indonesia. Jadi negeri memberikan askes data seluas-luasnya pada industri, tentunya setelah industri memenuhi berbagai aspek keamanan dalam penyimpanan serta pengolahan data, ” terangnya.

Jauh sebelum geliat RUU PDP muncul serta tawaran ‘khasiat’ aturanya, beberapa platform kepala sebelumnya sudah dihukum tegas dengan cara diblokir Kominfo, sebut saja seperti kasus Bigo live, & aplikasi chat Telegram misalnya, dengan pada praktiknya malah menyodorkan tontonan ponografi dan akses komunikasi terkira teroris.

Baca selalu: Catatan Akhir 2020: Menunggu Kiprah Tegas Pemerintah Terhadap Operator BWA Tersisa

Ketentuan memblokir itu mungkin menjadi perkara mudah-mudahan jika layanan digital tidak begitu signifikan bagi kebutuhanya masyarakat. Cerai-berai bagaimana jika benar terjadi kasus kebocoran data yang melibatkan layanan perusahan digital besar dan sangat dibutuhkan masyarakat, sebut saja bagaikan Google, Facebook, Whatsapp dan lain sebagainya, apa benar menghadapinya mampu setegas aturan tertulis?

Jadi Ketika RUU PDP secara sedemikian keras menghukum dengan nominal pidana denda paling tinggi mencapai Rp10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah), bahkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam sebuah kesempatan, dengan jelas menyebut tidak segan mendenda atau bahkan menutup Facebook, Google, Whatsapp, atau platform yang berasal sejak luar negeri jika melanggar hal-hal terkait data pribadi orang Nusantara. Maka masyarakat tidak kalang kabut mencari penganti platform serupa susunan anak bangsa untuk menjadi maklumat subtitusi bagi layanan atau praktik luar yang sudah popular serta sangat dibutuhkan tersebut.